Bisnis Kesehatan (?)

Di Indonesia, semua tahu BPJS dan ASKES. BPJS adalah asuransi yang dibuat oleh pemerintah dengan harapan bahwa semua akses kesehatan dapat diterima oleh semua kalangan. Kali ini yang dibahas adalah pelayanan yang diberikan pada para pemegang BPJS dan sedikit kejanggalan yang terjadi pada para tenaga medis.

Beberapa mungkin mendengar sendiri, beberapa mungkin mengalami sendiri. BPJS akan ditangani terakhir di rumah sakit. Antri yang panjang sekali dan lama. Ini dikarenakan kadang BPJS sendiri tidak menurunkan cover  yang memadai kepada rumah sakit sehingga rumah sakit enggan memberikan pelayan nomor satu terhadap pasien BPJS. Sering terdengar orang yang daftar ke rumah sakit ditanya, " Anda pasien umum atau BPJS? "

Pasien BPJS dinomor sekiankan. Dimana keadilannya? Tidak adil sama sekali. Tapi sekali lagi, tidak bisa disalahkan. Kadang dana yang diberikan pada rumah sakit sebagai gantinya hanya memenuhi 1/4 dan kalau beruntung 1/2 dari seluruhnya. Ini memang belum dibuktikan dengan bukti tertulis namun beberapa tenaga medis yang saya kenal mengucapkan demikian. Bahkan kadang klaim nya bermasalah sehingga tidak bisa turun dana.

Tenaga Medis dan rumah sakit memerlukan dana tidak sedikit untuk beroperasi. Ini karena semua alat dan beberapa obat dikomersilkan sehingga harganya meroket dari normal. Saat ini, apapun yang bisa dibisniskan pasti akan dibisniskan.

Rumah sakit pun sekarang adalah bisnis bukan lagi layanan kesahatan yang sesuai dengan tujuan aslinya yaitu menyehatkan dan melayani orang-orang sakit.

Sebenarnya, dimana akar permasalahan semua ini?

Saya mendengar sendiri dari Dokter yang saat itu penasaran dan ingin mencoba sendiri proses BPJS ini.

Beliau datang jam 7 pagi, ternyata antrian sudah panjang. Baru dipanggil namanya beberapa jam kemudian. setelah itu mendapat resep kacamata. Beliau ke optik yang melayani pasien BPJS. Ternyata, kacamata yang diinginkan 200.000 rupiah itu baru dapat frame belum termasuk kacamatanya.

Bisa dibayangkan bila seandainya yang membutuhkan kacamata itu adalah orang kecil yang penghasilannya untuk makan sudah pas. BPJS saja iurannya paling tinggi 60.000 rupiah ( memang ada beberapa jenis pilihan ).

Dari cerita itu, terkesan BPJS hanya setengah-setengah.

Bagaimana memperbaikinya?

Saya yakin tidak semua orang di pemerintahan akan tinggal diam.
Namun menurut saya, semua dimulai dari rantai paling dasar, Pemerintahan.

BPJS diselenggarakan oleh pemerintah, maka pemerintah harus siap dana cukup yang tersalurkan dengan baik. Kadang masalahnya bukan siap dana, tapi penyaluran dana yang lancar. Semua tahu Indonesia saat ini masih memiliki angka korupsi yang cukup tinggi. Hanya sekedar sebuah tebakan yang mungkin banyak orang bisa menganggukan kepala.

Rumah sakit seharusnya menjunjung nilai nya. Mengobati orang tanpa memandang pasien umum atau BPJS. Bukankah memang tujuan awal dari rumah sakit adalah pelayanan kesehatan lengkap, terintegrasi, dan terpadu untuk menolong sesama? Disini prinsip-prinsip dan cara kerja perlu ditinjau ulang. Semua orang berhak mendapat pelayanan kesehatan yang sama.

Untuk para pasien yang mampu berobat untuk penyakit sederhana dan tidak emergensi sebaiknya menggunakan jalur umum. Kenapa? untuk mengurangi antri dan keluhan yang terdengar. Kalau anda ingin pelayanan yang lebih baik saat ini, silahkan pakai jalur umum. Karena perbaikan struktur ini tidak akan memakan waktu singkat. Karena semua sudah terlanjur berorientasi uang bukan kemanusiaan lagi.
Untuk para pasien yang memang tidak mampu dan ingin memanfaatkan BPJS, silahkan.

Perbaikan mendasarnya tentu dari orientasi terlebih dahulu, tapi tetap tidak munafik bahwa menjalankan sebuah rumah sakit dan jaminan sosial membutuhkan uang. Semua sistem ini sudah terlanjur berjalan lama. Sistem bisnis kesehatan.
Yang mampu memperbaiki secara menyeluruh hanyalah pemerintah.